Minggu, 01 November 2015

[PART 2] ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DI INDONESIA: PENDEKATAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1  Dekomposisi
4.1.1 Identifikasi Masalah
Permasalahan dalam hal pengembangan wakaf tunai di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Cluster-cluster secara keseluruhan dikelompokkan menjadi cluster masalah, solusi dan strategi. Adapun sub kriteria dari masalah-masalah dalam hal pengembangan wakaf tunai di Indonesia diantaranya adalah:
a.    Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) (Human)
1)    Lemahnya kualitas kerja pengelola dana; 2) Kurangnya wawasan tentang wakaf; 3) Adanya penyelewengan atas dana wakaf; dan 4) Personal interest dalam pengelolaan dana.
b.    Masalah Kepercayaan (Trust)
1)    Produk wakaf tunai tidak menjadi prioritas; 2) Lemahnya kepercayaan donator; 3) Dominasi oleh yayasan individu; 4) Penerima wakaf yang kurang amanah
c.    Masalah Sistem (System)
1)    Lemahnya UU perwakafan; 2) Lemahnya sistem informasi wakaf; 3) Kurangnya database wakaf yang valid; 4) Lemahnya sistem tata kelola
d.    Masalah Syariah (Sharia)
1)    Tidak ada pengawas syariah; 2) Perdebatan akad wakaf tunai; 3) Tidak terpenuhinya akad wakaf; 4) Penamaan dana tabarru’ menjadi dana wakaf.
Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa para pakar dan studi literature, maka diperoleh uraian solusi dari permasalahan-permasalahan diatas. Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya adalah:
a.    Solusi Sumber Daya Manusia (SDM)
1)    Pengadaan training untuk SDM; 2) Kesempatan beastudi untuk SDM pengelola; 3) Pembuatan sistem monitoring keuangan; 4) Pemberlakuan reward dan punishment untuk SDM
b.    Solusi Kepercayaan
1)    Sosialisasi pentingnya wakaf tunai; 2) Edukasi wakaf tunai kepada masyarakat; 3) Syarat wakaf total atas donasi; 4) Seleksi kepada calon penerima dana
c.    Solusi Sistem
1)    Support regulasi/UU perwakafan; 2) Pembuatan sistem informasi wakaf; 3) Sistem database wakaf yang valid; 4) Aplikasi Good Corporate Governance
d.    Solusi Syariah
1)    Perlunya DPS untuk lembaga wakaf; 2) Persamaan persepsi antar cedekia; 3) Pemahaman akaf wakaf tunai pada para donator; 4) Nama tabarru’ menjadi dana hibah

Hasil penelitian ini juga mengemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wakaf tunai di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa para pakar dan studi literature, maka diperoleh uraian strategi diantaranya adalah:
1)    Transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap pelaksanaan
2)    Manajemen wakaf tunai yang lebih computerized
3)    Peningkatan kualitas pengelola yang lebih comprehensive
4)    Pembentukan lembaga pendidikan wakaf

4.1.2     Jaringan ANP
Berdasarkan identifikasi masalah, solusi dan strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya terbentuklah jaringan struktur ANP seperti berikut ini:
Gambar 4.1. Model Jaringan ANP
4.2. Hasil Sintesis
Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara statistik konsensus dari para pakar dan praktisi terkait masalah, solusi dan strategi dalam rangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Pada gambar 4.2 di bawah ini, untuk hasil prioritas masalah menunjukkan bahwa masalah kepercayaan menjadi masalah prioritas dalam hal terkendalanya pengembangan wakaf tunai di Indonesia yaitu sebesar 29.54%. Masalah selanjutnya diikuti oleh masalah syariah (27.92%), masalah sumber daya manusia (24.37%), dan masalah sistem (18.14%) menempati urutan terakhir. Hasil perolehan rater agreement untuk cluster masalah menunjukkan nilai W=0.053, yang berarti 5% responden sepakat bahwa masalah prioritas pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah masalah kepercayaan.
Tidak sejalan dengan cluster masalah, solusi yang menjadi prioritas dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah aspek syariah sebesar 30.07%, selanjutnya diikuti oleh sistem (25.11%), aspek sumber daya manusia (23.56%), dan yang menempati urutan terakhir adalah aspek kepercayaan (21.24%). Hasil perolehan rater agreement untuk cluster solusi menunjukkan nilai W=0.102, yang berarti 10.2% responden sepakat bahwa solusi prioritas pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah pada aspek syariah. Hasil prioritas cluster masalah dan cluster solusi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2. Hasil Sintesis Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
Berdasarkan hasil sintesis dari pendapat para ahli diatas menunjukkan bahwa masalah yang paling banyak dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah masalah kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa donatur wakaf masih belum sepenuhnya percaya kepada pengelola wakaf dalam hal menafkahkan hartanya secara tunai. Beberapa penyebab rendahnya kepercayaan donatur kepada pengelola wakaf diantaranya dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas kerja pengelola wakaf, masih adanya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana wakaf, masalah kurangnya edukasi wakaf tunai kepada donatur serta masih terjadinya perdebatan kehalalan aspek shariah dari akad wakaf tunai itu sendiri dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, untuk mengatasi masalah ini, maka solusi yang paling utama adalah dengan membenahi aspek shariahnya. Artinya, jika wakaf tunai tidak lagi menjadi perdebatan dikalangan para ulama, dan para regulator telah menetapkan keabsahan akad wakaf tunai serta mengaturnya dalam bentuk regulasi yang baik (Undang-Undang), maka kepercayaan donatur pun akan muncul untuk mewakafkan hartanya dalam bentuk tunai.
Oleh sebab itulah, perbedaan hasil prioritas antara masalah dan solusi pada hakikatnya sejalan bahwa masalah kepercayaan donatur perlu diatasi dengan membuat suatu regulasi atau Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan, khususnya pada aspek syariahnya. Sehingga donatur merasa aman bahwa dana wakaf tersalurkan dengan jelas aspek kehalalannya, serta dikelola dengan amanah. Untuk uraian lebih jelas, pada gambar berikut akan ditunjukkan bagaimana hasil sintesis dari masing-masing cluster sub kriteria.

 
Gambar 4.3. Hasil Sintesis Sub Kriteria Masalah Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa, masalah prioritas pada aspek kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donatur sebesar 42.21%, diikuti oleh pendanaan dana wakaf tunai kurang menjadi prioritas 29%, dominasi yayasan individu 17.76%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah pengelola dana wakaf yang kurang amanah 11.01%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah kepercayaan menunjukkan nilai W=0.510, yang berarti 51% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek kepercayaan pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah lemahnya kepercayaan donatur, diikuti oleh wakaf tunai kurang prioritas, dominasi yayasan individu, dan pengelola kurang amanah.
Masalah prioritas pada aspek sistem adalah lemahnya sistem tata kelola sebesar 32.27%, diikuti oleh database wakaf yang kurang valid 31.58%, lemahnya UU wakaf 22.52%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah lemahnya sistem informasi 13.61%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sistem menunjukkan nilai W=0.1183, yang berarti 11.83% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek sistem pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah lemahnya sistem tata kelola, diikuti oleh database wakaf yang kurang valid, lemahnya UU wakaf, dan lemahnya sistem informasi.
Masalah prioritas pada aspek sumber daya manusia adalah penyelewengan dana wakaf sebesar 35.86%, diikuti oleh lemahnya kualitas kerja pengelola dana 24.21%, kurangnya wawasan tentang wakaf 20.32%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah personal interest 19.59%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.0846, yang berarti 8.46% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek sumber daya manusia pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah penyelewengan dana wakaf, diikuti oleh database lemahnya kualitas kerja pengelola dana, kurangnya wawasan tentang wakaf, dan personal interest.
Masalah prioritas pada aspek syariah adalah tidak terpenuhinya akad wakaf sebesar 33.69%, diikuti oleh penanaman dana tabarru’ 25.34%, tidak ada pengawas syariah 24.14%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah perdebatan akad 16.80%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.1428, yang berarti 14.28% responden sepakat bahwa pada sub kriteria masalah aspek syariah pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah tidak terpenuhinya akad wakaf, diikuti oleh database penanaman dana tabarru’, tidak ada pengawas syariah, dan perdebatan akad. Pada gambar berikut ini juga akan diurai hasil sintesis solusi pengembangan wakaf tunai di Indonesia.

Gambar 4.4. Hasil Sintesis Sub Kriteria Solusi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa, solusi prioritas pada aspek kepercayaan adalah sosialisasi sebesar 33.97%, diikuti oleh seleksi calon penerima dana wakaf 27.26%, edukasi 21.99%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah syarat wakaf total atas donasi 16.76%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi kepercayaan menunjukkan nilai W=0.2069, yang berarti 20.69% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek kepercayaan pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah sosialisasi, diikuti oleh seleksi calon penerima dana wakaf, edukasi, dan syarat wakaf total atas donasi.
Solusi prioritas pada aspek sistem adalah support regulasi/UU wakaf sebesar 44.06%, diikuti oleh pembuatan sistem informasi wakaf 24.78%, validasi sistem database 20.11%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah aplikasi good corporate governance 11.03%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi sistem menunjukkan nilai W=0.804, yang berarti 80.4% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek sistem pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah support regulasi/UU wakaf, diikuti oleh pembuatan sistem informasi wakaf, validasi sistem database, dan aplikasi good corporate governance.
Solusi prioritas pada aspek sumber daya manusia adalah mengadakan training tentang wakaf dan pengelolaan dana wakaf 33.45%, diikuti oleh membuat sistem monitoring keuangan 26.62%, penerapan reward dan punishment 19.98%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah beastudi 19.94%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.1102, yang berarti 11.02% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek sumber daya manusia pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah mengadakan training tentang wakaf dan pengelolaan dana wakaf, diikuti oleh database membuat sistem monitoring keuangan, penerapan reward dan punishment, dan beastudi.
Solusi prioritas pada aspek syariah adalah pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah sebesar 33.55%, diikuti oleh pemahaman akad 32.48%, persamaan persepsi 21.01%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah perlunya keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk lembaga wakaf 12.95%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster masalah sumber daya manusia menunjukkan nilai W=0.3795, yang berarti 37.95% responden sepakat bahwa pada sub kriteria solusi aspek syariah pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah, diikuti oleh pemahaman akad, persamaan persepsi, dan perlunya keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk lembaga wakaf. Pada gambar berikut ini juga akan diurai hasil sintesis strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia.

Gambar 4.5. Hasil Sintesis Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa, strategi paling prioritas dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf sebesar 29.35%, diikuti oleh pembentukan lembaga pendidikan wakaf 28.77%, peningkatan kualitas pengelola dana wakaf 24.32%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas 17.54%. Hasil perolehan rater agreement untuk sub cluster solusi kepercayaan menunjukkan nilai W=0.1346, yang berarti 13.46% responden sepakat bahwa pada strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan urutannya adalah komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf, diikuti oleh pembentukan lembaga pendidikan wakaf, peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan transparansi dan akuntabilitas.

V. PENUTUP
5.1.        Kesimpulan
Hasil penelitan menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: kepercayaan, sumber daya manusia, sistem dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola).
Sedangkan prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wakaf tunai terdiri dari: 1) solusi syariah (yaitu pergantian nama tabarru’ menjadi dana hibah, 2) solusi sistem (yaitu support regulasi/UU perwakafan), 3) solusi sumber daya manusia (yaitu mengadakan training/pelatihan tentang wakaf), dan 4) solusi kepercayaan (yaitu sosialisasi)
Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.

5.2.         Rekomendasi
Sementara itu, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan penulis antara lain:
1.    Diharapkan adanya komitmen bersama dari pembuat kebijakan dalam menunjang dan mendorong upaya pengembangan lembaga wakaf khususnya terkait tentang wakaf tunai.
2.    Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas kajian penelitian akademik terkait tentang wakaf. Prioritisasi masalah dan solusi dalam pengembangan wakaf tunai ini hendaknya dapat memberi masukan tepat kepada seluruh pihak terkait, masalah apa yang seharusnya lebih dahulu diselesaikan dan solusi mana yang paling tepat.
3.    Penelitian selanjutnya dengan pendekatan yang sama (ANP) disarankan agar dapat menambah jumlah responden dari pihak-pihak terkait yang dipandang paham akan masalah perwakafan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan praktik  Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: Citra Aditya, 1994.
Abu Su’ud Muhammad, Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud, Beirut : Dar Ibn Hazn, 1997.
Abu Zahrah, 2003, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI.
Adijani AI-Alabij, 1989. Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Rajawali, Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir, 1987. Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, P'T. Alma'arif, Bandung.
Ascarya, 2011,”The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia”review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.
Ascarya dan Yumanita, Diana, 2010,”Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia” working paper series No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
Ascarya, 2005, “Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif”. Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi islam yang hampir terlupakan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,
Manulang, M, Dasar-dasar Manajemen, jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998,
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2000,
Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1998,
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,Jakarta: Rajawali Pers, 2005,
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Wijaya, Jakarta,1954, hal. 244 cf. Mohd, Zain bi Haji Othman, Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waaf, Prime Minister's Departement, Religius Affairs Division (Islamic Centre), Kuala Lumpur.
Suparman Usman, 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Jakarta.
Suroso dan Nico Ngatni, 1984. Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty, Yogyakarta.
Tim Penulis, 2006. Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta.
Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar